Sintang, Kalbar – Penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai ditunjukkan pemerintah pusat. Sebanyak 11 perusahaan perkebunan berbasis Hak Guna Usaha (HGU) masuk dalam daftar pencabutan hak atas lahan mereka. Namun, langkah tersebut justru memunculkan pertanyaan besar di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
Di tengah keberadaan sekitar 45 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Sintang, mengapa tidak ada satu pun perusahaan yang terseret dalam penindakan terkait karhutla?
Santosa mempertanyakan apakah Sintang benar-benar bebas dari keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan? Ataukah ada persoalan pengawasan dan penegakan hukum yang belum terungkap? “Saya ragu jika tidak ada satupun perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Sintang yang terlibat dalam karhutla. Kalau ada, kenapa tidak diberikan sanksi. Apakah sudah ada yang 86?,” tanya Santosa.
Pertanyaan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, Santosa. Ia mempertanyakan, mengapa tidak ada satupun perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Sintang yang terseret dalam penindakan akibat terlibat karhutla?.
Santosa bahkan mencurigai kemungkinan adanya persoalan tersembunyi yang membuat perusahaan perkebunan di daerah tersebut belum tersentuh proses hukum.
“Ada apa ini? Apakah ada permainan tersembunyi? Apakah ada pihak-pihak yang menutupi keterlibatan perusahaan perkebunan sawit di Sintang? Apakah ada 86?” ujarnya.
Menurut Santosa, pemeriksaan terhadap korporasi perkebunan tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Seluruh perusahaan harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, terutama menyangkut kepatuhan terhadap aturan pengelolaan lingkungan.
Kecurigaan tersebut bukan tanpa alasan untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, pada Juni 2026, terdapat sekitar 45 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Sintang.
Jumlah itu menunjukkan besarnya aktivitas industri perkebunan sawit di Kabupaten Sintang.
Dengan puluhan perusahaan yang mengelola lahan dalam skala luas, pengawasan terhadap aktivitas perkebunan semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun instansi terkait. Termasuk memastikan perusahaan memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menjaga kawasan yang menjadi tanggung jawabnya, serta tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Ketika pemerintah pusat mulai mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan persoalan karhutla, tidak munculnya perusahaan asal Sintang dalam daftar penindakan menimbulkan tanda tanya.
Apakah seluruh perusahaan perkebunan di Sintang sudah memenuhi ketentuan lingkungan? Apakah pemerintah telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap konsesi perkebunan? Atau memang tidak ditemukan indikasi pelanggaran?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab melalui data dan hasil pemeriksaan terbuka, bukan sekadar pernyataan bahwa kondisi daerah terkendali.
11 Perusahaan Masuk Daftar Pencabutan HGU
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Senin (9/11/2026), mengumumkan adanya 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan untuk dicabut haknya.
Rekomendasi tersebut berasal dari Kabareskrim Polri setelah dilakukan evaluasi bersama Kementerian ATR/BPN dan Bareskrim Polri.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut,” kata Nusron Wahid.
Salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut adalah PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA) di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Perusahaan itu memiliki HGU seluas 11.558,11 hektare yang direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya.
Selain PT RKA, terdapat sepuluh perusahaan lain yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Berikut daftar 11 perusahaan yang masuk dalam rekomendasi pencabutan HGU:
- PT NMIB – Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
- PT RKA – Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
- PT SKM – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT SAE – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT PSLT – Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- PT BOS – Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
- PT AER – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
- PT JMS – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT STP – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- PT ANI – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- PT API – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Dari daftar tersebut, tujuh perusahaan berada di Kalimantan Barat. Artinya, provinsi ini menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam evaluasi pemerintah pusat terhadap pengelolaan perkebunan yang berkaitan dengan persoalan karhutla.
Nusron juga mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran beneficial ownership atau pemilik manfaat, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki investor dari sejumlah negara, yakni Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta investor dalam negeri.
Fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan perkebunan bukan hanya menyangkut aktivitas perusahaan di tingkat lokal, tetapi juga berkaitan dengan struktur kepemilikan modal dan tanggung jawab korporasi.
Sintang Jangan Sampai Menjadi Wilayah Pengecualian
Masuknya perusahaan dari Melawi, Ketapang, Landak, Kubu Raya, dan Kapuas Hulu dalam daftar rekomendasi pencabutan HGU semestinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengevaluasi aktivitas perkebunan di Sintang.
Santosa mendesak Kapolri beserta jajaran penegak hukum agar tidak berhenti pada 11 perusahaan tersebut. Seluruh perusahaan perkebunan di Sintang perlu diperiksa secara objektif, terutama menyangkut rekam jejak pengelolaan lahan, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, serta kemungkinan keterkaitannya dengan peristiwa karhutla.
Ia juga menilai, pemeriksaan juga perlu mencakup dokumen perizinan, kewajiban perlindungan kawasan, kesiapan sarana pengendalian kebakaran, hingga hasil pemantauan titik panas di sekitar wilayah konsesi.
“Jika ditemukan indikasi pelanggaran, aparat harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila perusahaan terbukti tidak terlibat, hasil pemeriksaan tersebut juga perlu disampaikan secara transparan kepada publik,” pinta Santosa.
Jangan sampai muncul kesan bahwa penegakan hukum hanya berani menyentuh perusahaan di daerah tertentu, sementara korporasi di daerah lain seolah berada di luar jangkauan pengawasan.
Sebab, kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan api yang menghanguskan pepohonan. Ada kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, ancaman gangguan kesehatan akibat asap, serta kerugian ekonomi dan sosial yang harus menjadi perhatian bersama.
Menurut Santosa, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pemerintah mengawasi puluhan perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka. Apalagi, dampak karhutla tidak mengenal batas administrasi konsesi maupun wilayah perusahaan.
Jika pemerintah pusat mampu mengevaluasi dan mengambil tindakan terhadap 11 perusahaan di sejumlah daerah, tidak ada alasan bagi pengawasan terhadap 45 perusahaan di Sintang untuk berjalan tanpa evaluasi yang terbuka dan terukur.
Pemerintah harus keberanian untuk memastikan semua korporasi tunduk pada aturan yang sama.
Santosa mempertanyakan apakah Sintang memang bebas dari keterlibatan perusahaan perkebunan dalam karhutla? Ataukah ada aktivitas yang belum terungkap dan belum diperiksa secara menyeluruh?
“Hukum tidak boleh menjadi pisau yang hanya tajam ke satu arah. Sebab, ketika hutan terbakar, masyarakat menghirup asap, dan lingkungan menanggung kerusakan, tidak boleh ada korporasi yang merasa kebal dari pemeriksaan,” tegas Santosa.
Ia meminta empat puluh lima perusahaan beroperasi di Sintang. Semuanya harus diperiksa, apakah terlibat dalam peristiwa karhutla atau tidak. (Tantra).




