• Rabu, 17 Juli 2024. Jam: 14:58
  1. Home
  2. Hukum Dan HAM

Kategori: Hukum Dan HAM

PJ KKU Hadiri Ceramah Hukum Kajati Kalbar

PJ KKU Hadiri Ceramah Hukum Kajati Kalbar

Ketapang, Kalbar – Penjabat Bupati Kayong Utara (KKU), Romi Wijaya, menghadiri acara ceramah hukum yang dipimpin oleh Kepala Kejaksanaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Muhammad Yusuf, dengan tema “Peran Kejaksaan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)…

Read More
BPK RI Gelar Sosialisasi Akuntabilitas Keuangan Negara

BPK RI Gelar Sosialisasi Akuntabilitas Keuangan Negara

Singkawang, Kalbar – Sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Sosialisasi yang bertajuk “Peran BPK Dalam Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan…

Read More
Tim Kementerian P3A RI Sampaikan Hasil Verifikasi KLA

Tim Kementerian P3A RI Sampaikan Hasil Verifikasi KLA

Sanggau, Kalbar – Tim verifikasi lapangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kementerian P3A RI), didampingi tim independen melakukan verifikasi lapangan Kabupaten Layak Anak ( KLA) di sejumlah lokasi di Kabupaten Sanggau. Tim…

Read More
Tangapi Aksi Balap Liar, Disdikbud Larang Siswa Bawa Motor ke Sekolah

Tangapi Aksi Balap Liar, Disdikbud Larang Siswa Bawa Motor ke Sekolah

Singkawang, Kalbar – Sabtu malam kemarin, sebuah video yang memperlihatkan aksi balap liar yang terjadi di Kota Singkawang menjadi viral. Para pelaku aksi balap liar tersebut disinyalir banyak yang berasal dari kalangan pelajar. Menanggapi hal…

Read More
DPRD Pontianak Usulkan Tiga Raperda Inisiatif

DPRD Pontianak Usulkan Tiga Raperda Inisiatif

Pontianak, Kalbar – DPRD Kota Pontianak mengusulkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif. Ketiga Raperda itu adalah Raperda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, Raperda Pengaturan Pelaku Usaha yang Potensial dengan menggunakan…

Read More
Tenaga Honor Ditiadakan, Komisi C Ingin Ada Kebijakan Lain

Tenaga Honor Ditiadakan, Komisi C Ingin Ada Kebijakan Lain

Sintang, Kalbar – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sintang, Senen Maryono ingin ada kebijakan lain dari pemerintah pusat, seiring rencana dihapuskannya tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah daerah. “Harus ada kebijakan lain untuk mengisi kekurangan…

Read More
Dewan Sintang Dukung RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Dewan Sintang Dukung RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Sintang, Kalbar – Anggota Komisi C DPRD Sintang, Mainar Puspa Sari menegaskan, pihaknya sangat setuju dengan DPR RI yang akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). “Saya sangat setuju jika cuti melahirkan…

Read More