Kayong Utaraka, Kalbar – Penjabat (Pj) Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menghadiri Pemaparan Hasil Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran (EVRAN) Pemerintah Daerah wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yang berlangsung di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Senin (18/12).
Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Kalbar yang bertujuan mendapatkan gambaran atas kualitas perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2023 sebagai data baseline bagi BPKP atas pengawasan serta melakukan pembinaan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah pada periode-periode yang akan datang.
Selain itu, hasil pengawasan juga menjadi umpan balik bagi pemerintah daerah dalam mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dimasa yang akan datang. Dalam Acara tersebut Pj Bupati Romi menyampaikan dengan pelaksanaan evaluasi perencanaan dan anggaran ini, maka tentunya menjadi bahan perbaikan kedepan dalam hal perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
“Ada berberapa poin perbaikan yang disampaikan yaitu bagaimana nantinya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang realistis dan sinkron dengan Rencana Pembangunan Pemerintah lainnya baik RPJMN, RPJMD provinsi, dan tidak lupa mempertimbangkan setiap isu strategis, memperhitungkan resiko dan mengoptimalkan kapabilitas daerah,” terangnya romi.
Selanjutnya, dalam point perbaikan tersebut juga terdapat bagaimana RPJMD yang telah ditetapkan nantinya Hendaknya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang konsisten dan efektif dan efisien yang terkoneksi dan bersinergi dari setiap OPD.
Kemudian dalam sesi tanya jawab Pj Bupati Romi menyampaikan beberapa hal terkait hasil evaluasi BPKP, terutama terdapat ketidak konsistenan dalam target capaian indikator yang disebabkan adanya penyesuaian dalam proses revisi RPJMD, dan dokumen perencanaan sebagai implikasi adanya refokusing serta rasionalisasi anggaran pada saat pandemi covid-19.
Terkait masalah Komposisi belanja, direct dan Indirect yang tidak proporsional diakui romi masih mengalami berberapa kendala dari belum optimalnya proses asistensi serta perlu adanya penyempurnaan di SIPD yang bisa mengunci sampai detail sehingga ada aspek yang menjamin konsistensi hasil pembahasan detail penganggaran sampai penetapan penganggaran.
