Sintang, Kalbar – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah memimpin Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pengelola Katalog Elektronik Lokal di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Senin, (14/3).
Hadir pada rapat tersebut, Arbudin, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Iwan Setiadi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, jajaran Disperindagkop dan UKM serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah menjelaskan, pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang mewajibkan kabupaten kota untuk membentuk Tim P3DN ini. Tujuanya adalah untuk mengawasi dan mensosialisasikan agar pengadaan barang dan jasa di Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Sintang wajib menggunakan produk dalam negeri.
“Pengawasan ini juga dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Ini kewajiban yang diarahkan oleh pemerintah pusat agar semua daerah bisa menggunakan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa. Kita setuju agar dorongan penggunaan produk dalam negeri ini kita arahkan dan awasi sejak perencanaan pengadaan barang dan jasa. Pembentukan tim ini juga baik untuk mengawasi penyusunan anggaran tahun 2023 yang sudah kita mulai,” jelasnya.
Arbudin Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengungkapkan, pembentukan Tim P3DN ini diwajibkan oleh pemerintah pusat kepada seluruh kabupaten kota.
“Maka kita harus segera membentuknya. Tim ini tugasnya mengawasi, melakukan sosialisasi dan evaluasi pengadaan barang dan jasa oleh OPD, apakah sudah menggunakan produk dalam negeri. Ada konsekuensi terhadap pemeriksaan nantinya terhadap pengadaan barang dan jasa di OPD. Penerapan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa ini harus mulai dilaksanakan mulai tahun ini,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengatakan, untuk penerapan aturan ini, tentu akan mendorong para pelaku usaha dalam negeri untuk masuk ke sistem pengadaan barang dan jasa secara online. Kemungkinan sistem online ini yang akan menyulitkan kita. Maka jika tim sudah terbentuk, maka tim harus melakukan sosialisasi kepada OPD dan para pelaku usaha.
“Tugas tim ini sangat sentral terhadap pengadaan barang dan jasa di OPD. Kalau tidak menggunakan produk dalam negeri, bisa menjadi temuan BPKP nanti pada saat pemeriksaan. Produk dalam negeri juga nanti akan masuk dalam e-katalog. Bahkan besok selasa, akan ada zoom meeting dengan pemerintah pusat soal penerapan penggunaan produk dalam negeri ini,” pungkas Arbudin.
