Sintang, Kalbar – Kepatuhan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai bentuk apresiasi, tiga camat dan tiga lurah menerima piagam penghargaan atas ketertiban mereka dalam memenuhi kewajiban pelaporan.
Penghargaan tersebut diserahkan Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yustinus J, dalam Rapat Kerja Camat dan Lurah se-Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Jumat (23/10/2026).
Untuk tingkat kecamatan, Kecamatan Kelam Permai meraih peringkat pertama, disusul Binjai Hulu di posisi kedua dan Kayan Hulu di posisi ketiga. Sementara tingkat kelurahan, penghargaan terbaik pertama diberikan kepada Kelurahan Akcaya. Posisi kedua diraih Kelurahan Alai, sedangkan Kelurahan Batu Lalau menempati peringkat ketiga.
Yustinus menegaskan, pemberian penghargaan bukan bertujuan menghukum kecamatan atau kelurahan yang belum mampu memenuhi pelaporan secara lengkap. Sebaliknya, langkah tersebut diharapkan menjadi dorongan agar seluruh camat dan lurah semakin disiplin menjalankan kewajibannya.
Ia meminta camat dan lurah yang belum optimal agar terus memperbaiki pelaporan. Sementara mereka yang sudah memenuhi kewajiban diminta meningkatkan kualitas laporan.
“Ke depan, camat dan lurah harus semangat dan patuh menyampaikan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Yang sudah menyampaikan, terus perbaiki kualitas pelaporannya,” tegas Yustinus.
Menurutnya, pelaporan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban berjenjang untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan selaras, efektif, dan akuntabel.
Adapun materi laporan mencakup empat bidang utama, yakni pemerintahan umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, serta realisasi anggaran dan evaluasi kinerja.
Melalui penghargaan ini, Pemkab Sintang mendorong seluruh kecamatan dan kelurahan meningkatkan kedisiplinan administrasi sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat wilayah.
