Sintang, Kalbar - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Florensius Kaha mewakili Bupati Sintang menghadiri kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut juga disertai dengan pelatihan kendaraan uji keliling non statis untuk akreditasi UPUBKB dalam mendukung program zero ODOL (Over Dimension and Over Load) 2023 di Kalimantan Barat. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel My Home Sintang, Rabu, (9/2).
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Florensius Kaha mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini sangat baik dilaksanakan. Atas nama Pemkab Sintang, pihaknya menyambut baik dan sangat mendukung kegiatan ini. Sehingga dapat terus memberikan pelayanan dan pengujian berkala yang profesional berkualitas kepada masyarakat.
“Dengan kegiatan fgd ini, para peserta memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap perkembangan teknologi dibidang pengujian kendaraan bermotor maupun isu-isu lainnya yang dapat meningkatkan keselamatan penggunaan kendaraan bermotor di jalan,” ujarnya.
Ia mengatakan, bahwa Over Dimension and Over Load (ODOL) harus diberantas dan harus ditangani dengan baik, ODOL harus diberantas karena mampu menimbulkan beragam permasalahan seperti, kecelakaan lalu lintas, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan Pelabuhan.Tingginya biaya perawatan infrastruktur dapat mengurangi daya saing internasional, karena kendaraan odol tidak bisa melewati pos lintas batas negara (plbn), memperpendek umur kendaraan, hingga menimbulkan polusi udara yang berlebihan. Selain itu juga, harus dilakukan penanganan permasalahan odol yang harus ditangani dari hulu sampai ke hilir.
“Untuk itu diperlukan kesamaan pemahaman, visi, misi, kesadaran dan kerjasama serta komitmen dari semua pihak, upaya normalisasi/pemotongan kendaraan tersebut, menjadi salah satu upaya mengatasi permasalahan odol,” ucapnya.
Florensius Kaha juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait Zero ODOL 2023. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perhubungan mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah Pusat menuju zero ODOL 2023.ini menjadi perhatian kita bersama. Jikalau memang ada kendaraan yang tidak memenuhi syarat, jangan diberi kartu izin lulus UPPKB. Sehingga, pada tahun 2023 zero ODOL bisa direalisasikan, khususnya di Kabupaten Sintang.
“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah guna meningkatkan komunikasi, koordinasi dan persamaan persepsi, transfer knowledge terkait isu-isu strategis sektor transportasi darat yang bisa dijadikan referensi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat, Syamsuddin menyampaikan, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Forum Group Discussion (FGD) ini, “Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menambah serta meningkatkan pengetahuan keterampilan dari para penguji kendaraan bermotor di Kalimantan Barat, mengingat semakin hari tantangan yang dihadapi semakin berat,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, bahwa tantangan berat tersebut disebabkan oleh pengguna kendaraan bermotor yang banyak di wilayah Kalbar. Diketahui bersama jalan lintas antar Kabupaten dalam provinsi kalbar banyak sekali kendaraan seperti truk, baik itu truk logistik dan truk perusahaan perkebunan yang berlalu lintas di sepanjang jalan lintas kabupaten dalam provinsi yang disinyalir sebagian besar over dimension dan over load, maka dari itu salah satu upaya dalam menertibkan kendaraan yang over load tersebut adalah meningkatkan serta memperkuat sarana prasarana, sumber daya manusia dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor melalui kegiatan akreditasi menuju program zero ODOL ditahun 2023 nantinya.
Ia juga menambahkan, bahwa kebutuhan para penguji yang terakreditasi sangat dibutuhkan pada saat ini, seperti semakin banyak kendaraan bermotor yang wajib uji di Kabupaten/Kota di Kalbar, tentunya sejalan dengan ketersediaan unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan SDM yang terakreditasi di Kalbar. “Selain itu juga, perkembangan sistem pengujian kendaraan bermotor di Kalbar saat ini sudah mengalami kemajuan, dari tahun ke tahun Kabupaten/Kota di Kalbar sudah mulai membangun sistem pengujian kendaraan bermotor yang lebih baik, dari sisi administrasinya, hingga ke unsur teknisnya,” tambahnya.
Kemudian, sudah ada delapan Kabupaten/Kota yang terakreditasi pengujian kendaraan bermotor di Kalbar ini sudah ada 8 Kabupaten / Kota yang telah terakreditasi yakni Pontianak, Singkawang, Landak, Kubu Raya, Sambas, Sanggau, Sintang, Mempawah, dan masih ada 6 Kabupaten lagi yang belum terakreditasi.
Syamsuddin berharap, kepada daerah yang belum terakreditasi agar segera melengkapi fasilitas pendukungnya dan segera mengusulkan administrasi dengan syarat yang sebagaimana telah diatur. Pihaknya juga sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar yang sudah bekerja keras untuk meningkatkan status akreditasinya. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Khususnya masalah transportasi. Dengan terselenggaranya pelaksanaan akreditasi ini, diharapkan dapat mewujudkan program nasional yaitu Zero Over Dimension and Over Load (ODOL) ditahun 2023. “Di mana yang terakreditasi ini diharapkan agar mampu memfilter kendaraan yang disinyalir over dimension dan overload dengan saling bersinergi untuk memberantas ODOL di Kalbar, sehingga terciptanya kendaraan dengan keselamatan yang memenuhi teknis yang diatur dalam undang- undang,” pungkasnya.
