Sintang, Kalbar – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, mengumpulkan seluruh anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sintang di Ruang Kerja Bupati Sintang untuk melaksanakan rapat. Pada rapat yang dipimpin oleh Bupati Sintang H. Jarot Winarno tersebut, semua anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sintang hadir. Rabu (17/1).
Kusnidar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, menjelaskan bahwa rapat ini dilakukan untuk persiapan menghadapi pemilu serentak di Kabupaten Sintang.
“Catatan kami selama 2023, Kabupaten Sintang dalam keadaan aman dan damai. Potensi konflik mampu kita redam dengan baik. Memasuki 2024 ini, kami memiliki beberapa catatan yang perlu diredam dan diatasi bersama semua stakeholder. Ini terkait tantangan dan dinamika pada pemilu 2024 ini,” terang Kusnidar.
Kusnidar menegaskan catatan yang perlu diantisipasi dalam konteks persiapan pemilu di Kabupaten Sintang. Fokusnya melibatkan risiko informasi hoaks, potensi bencana banjir, dan luasnya wilayah Kabupaten Sintang. Meskipun ia menyatakan bahwa proses pemilu di Kabupaten Sintang masih berjalan dengan aman, Kusnidar menyoroti potensi gangguan distribusi logistik di lokasi yang terkena dampak banjir.
“Catatan kami yang perlu diantisipasi adalah informasi hoaks, bencana banjir, dan luasnya wilayah Kabupaten Sintang. Sampai saat ini, proses pemilu di Kabupaten Sintang masih aman. Banjir yang terjadi memang akan sangat mengganggu distribusi logistik di lokasi yang jauh dan terkena banjir. Banjir juga bisa membuat masyarakat enggan pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasca pemilu, juga ada tantangannya, yakni mengembalikan logistik ke kecamatan dan kabupaten,” ungkap Kusnidar.
Kusnidar melanjutkan pernyataannya dengan menggarisbawahi dampak banjir yang dapat menyebabkan pemindahan lokasi TPS, yang berpotensi menimbulkan konflik karena kesalahpahaman. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya antisipasi yang baik terhadap risiko banjir.
“Banjir juga bisa membuat terjadinya pemindahan lokasi TPS yang bisa juga menimbulkan konflik karena kesalahpahaman. Jadi, banjir ini memang harus diantisipasi dengan baik. Kami berharap tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sintang pada pemilu 14 Februari 2024 bisa tinggi,” terang Kusnidar.
Kusnidar mencerminkan keprihatinan terhadap masalah money politic sebagai aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam persiapan pemilu. Ia menyatakan bahwa money politic dapat merusak demokrasi dan memengaruhi individu berpotensi yang tidak memiliki modal untuk terlibat dalam dunia politik.
“Money politic juga kami anggap salah satu masalah yang perlu disikapi karena merusak demokrasi. Membudayanya money politic bisa membuat orang yang punya potensi namun tidak punya modal, enggan untuk terjun ke dunia politik. Kami sudah keliling ke 13 kecamatan untuk memberikan pendidikan politik. Jumlah pemilih pemula juga banyak di Kabupaten Sintang ini,” terang Kusnidar.
