Sambas, Kalbar – Dalam rangka optimalisasi pelayanan terkait jaminan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui DINSOSPMD Kabupaten Sambas laksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan Teknis Verifikasi dan Validasi Peserta Aktif segmen Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) APBN dan APBD tahun 2024, di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Rabu (31/01).
Bupati Sambas, Satono mengapresiasi kerja keras yang dilaksanakan para petugas dilapangan dalam hal membantu pelaksanaan verval data yang ada.
Bupati Sambas, Satono memberikan atensi yang tinggi dalam hal pemenuhan pelayan kesehatan bagi masyarakat sehingga beliau sangat berharap kegiatan hari ini merupakan sebuah langkah dalam percepatan Pembangunan di Kabupaten Sambas.
“Saya menghaturkan terima kasih atas dedikasi, waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan selama ini dalam rangka membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk bagaimana data PBI bisa cepat diverifikasi sehingga masyarakat yang datanya diverval bisa diaktifkan”, ungkapnya.
Lebih jauh Bupati Satono menegaskan akan memenuhi janji dirinya kepada para petugas verval beberapa waktu yang lalu, bahwa pada tahun 2024 untuk verval 1 data sebesar 10 ribu rupiah.
“Tahun 2023 verval 1 data, serubu rupiah, tapi untuk tahun 2024 sesuai dengan janji saya 1 data 10 ribu rupiah. Mudah-mudahan walaupun belum maksimal tapi bisa menambah amunisi para petugas”, ungkapnya.
Melalui momentum tersebut Bupati Satono berpesan 2 hal kepada petugas verval dilapangan. Yang pertama ia meminta agar para petugas meluangkan waktunya untuk mendata anak yang tidak sekolah. Ia tidak ingin ada anak diusia sekolah tapi tidak melanjutkan sekolah.
Kemudian ia juga berpesan agar masyarakat selalu menjaga kesehatan, karena pada saat ini kasus DBD sedang meningkat. Kebersihan yang terjaga sangat diperlukan untuk mengantisipasi maraknya kasus DBD.
“Cuma saya berpesan dua hal, pertama saya berpesan disamping verifikasi data PBI, mohon keikhlasannya untuk menanyakan apakah ada anak yang tidak sekolah. Saya mendapati dibeberapa tempat masih ada anak tamat SD yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. Saya tidak ingin diera pemerintahan saya, ada putra putri masyarakat Kabupaten Sambas, diusia sekolah tapi tidak sekolah”, imbuhnya.
“Lalu kemudian sampaikan pesan saya untuk menjaga kebersihan, karena tingkat DBD itu meningkat. Saat ini sudah ada 9 kasus DBD. Saya tidak ingin akibat kebersihan kurang terjaga berakibat fatal penyakit demam berdarah”, sambungnya.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan secara simbolis instrumen verfikasi dan validasi data baik APBN maupun APBD tahun 2024.
