Sintang, Kalbar — Di Sintang, pembangunan masih menyimpan banyak pekerjaan yang belum selesai. Jalan yang masih rusak, jembatan yang roboh, air bersih yang belum menjangkau seluruh warga, hingga fasilitas kesehatan yang perlu dikembangkan menjadi potret kebutuhan daerah di jantung Kalimantan Barat ini.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, harapan kembali diarahkan ke Jakarta. Kabupaten Sintang membutuhkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan yang sulit ditanggung sendiri melalui APBD.
Harapan itu disampaikan Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala saat menyambut kunjungan kerja Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Pendopo Bupati Sintang, Rabu, 21 Oktober 2026. Lasarus datang bersama pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, disambut Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, Ketua DPRD Sintang H. Indra Subekti, Sekretaris Daerah Kartiyus, unsur Forkopimda, dan jajaran pemerintah daerah.
Di hadapan rombongan tersebut, Gregorius menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat selama ini. Namun, ucapan terima kasih itu sekaligus menjadi pengantar bagi daftar panjang pekerjaan rumah yang masih menunggu pembiayaan.
“Kami masih memerlukan alokasi dana dari APBN untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sintang. Kami mengusulkan 14 prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Sintang dan tidak mampu dibiayai dari APBD Kabupaten Sintang sehingga memerlukan sumber pembiayaan dari APBN,” kata Gregorius.
Empat belas prioritas itu bukan sekadar daftar proyek. Di dalamnya ada kebutuhan masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan akses, keselamatan, tempat tinggal, air bersih, dan pelayanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Sintang mengajukan perubahan status sejumlah jalan kabupaten dan provinsi, peningkatan jalan dan jembatan, serta penanganan ruas jalan nasional di kawasan Simpang Tugu Jam dan Jalan MT Haryono.
Pelebaran jalan nasional dari Sekadau hingga Silat, Kabupaten Kapuas Hulu, dan pelebaran Jalan Lintas Melawi juga masuk dalam daftar usulan. Begitu pula pembangunan duplikat Jembatan Melawi, penyelesaian Jembatan Ketungau, serta pembangunan jembatan rangka baja di Sungai Inggar dan Sungai Sekapat.
Persoalan infrastruktur tidak berhenti pada jalan dan jembatan. Pemerintah daerah juga mengusulkan penanganan tanah longsor dan penguatan tebing sungai di Kampung Ladang dan Tanjungpuri. Dua kawasan ini membutuhkan perhatian agar ancaman kerusakan lingkungan dan risiko bagi masyarakat dapat ditangani.
Di sektor perumahan, bantuan stimulan rumah tidak layak huni diharapkan membantu warga memperoleh tempat tinggal yang lebih layak. Sementara itu, pembangunan sumur bor skala besar dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), termasuk jaringan perpipaan, menjadi bagian dari kebutuhan dasar yang diajukan.
Pemerintah daerah juga meminta dukungan untuk pembangunan dan pengembangan RSUD Ade M. Djoen Sintang, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta rencana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik.
Empat belas prioritas tersebut menggambarkan luasnya kebutuhan pembangunan Sintang. Dari jalan penghubung antardaerah hingga layanan kesehatan, dari rumah warga hingga pengelolaan sampah, semuanya membutuhkan perencanaan dan pembiayaan yang tidak kecil.
“Kami berharap kepada Ketua Komisi V DPR RI dan pemerintah pusat untuk bisa mengakomodir 70 sampai 80 persen usulan masyarakat dan Pemkab Sintang. Dokumen usulan kami akan diserahkan kepada Pak Lasarus,” ujar Gregorius.
Lasarus, yang memimpin Komisi V DPR RI dengan lingkup kerja berkaitan dengan infrastruktur dan perhubungan, mengakui bahwa tantangan pembangunan Sintang masih berat.
Ia memaparkan indeks infrastruktur Kabupaten Sintang berada pada angka 51,94 persen, sedangkan indeks kemantapan jalan baru 13,13 persen. Persentase rumah layak huni mencapai 94,2 persen, sementara akses air bersih baru 53,7 persen.
Angka-angka itu menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur dari proyek yang telah berdiri. Masih ada jalan yang harus diperbaiki, kawasan yang perlu dibuka aksesnya, dan keluarga yang menunggu layanan dasar lebih memadai.
Untuk sektor jalan, Lasarus menyampaikan bahwa pada 2026 terdapat delapan ruas di Sintang yang dikerjakan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), dengan total anggaran Rp140 miliar.Ruas yang disebutkan meliputi Sintang–Simpang Keladan, Simpang Manis Raya–Sepauk Hulu, Paoh Benua–Tempunak Hulu, Simpang Pandan–Tempunak Hulu, Umin–Baras, serta Nanga Dedai.
Peningkatan jalan menuju perbatasan, termasuk ruas Sintang–Semubuk dan Semubuk menuju Simpang Nanga Merakai, juga terus diperjuangkan. Namun, untuk Jembatan Ketungau di Nanga Merakai, Lasarus menegaskan perlunya audit struktur terlebih dahulu. Pemerintah harus memastikan kondisi bangunan sebelum memutuskan apakah konstruksi lama dapat dilanjutkan atau perlu dibangun kembali.
Kehati-hatian itu penting. Sebab, jembatan bukan hanya susunan baja dan beton. Ia menjadi penghubung kehidupan masyarakat, dan kegagalan konstruksi dapat membawa risiko yang jauh melampaui nilai anggaran pembangunan.
Dari Tugu Jam hingga Air Bersih
Dukungan yang disampaikan Lasarus juga menyentuh kawasan perkotaan dan kebutuhan dasar masyarakat. Penataan kawasan Tugu Jam Sintang direncanakan memperoleh anggaran Rp70 miliar pada 2027. Pelebaran Jalan Lintas Melawi akan memasuki tahap desain, sementara Pemerintah Kabupaten Sintang perlu berkoordinasi untuk menuntaskan pembebasan lahan. Lasarus menyatakan pembiayaan pelebaran dan pembebasan lahan akan bersumber dari APBN.
Untuk duplikasi Jembatan Melawi, perencanaan ditargetkan pada 2026, dengan pengerjaan fisik direncanakan mulai 2028.
Tiga jembatan gantung di Sintang juga disebut akan mendapat dukungan. Lasarus menyatakan siap membantu usulan jembatan rangka baja di Sungai Buaya, Sungai Sekapat, dan Sungai Inggar setelah detail teknisnya disiapkan.
Di sektor pertanian, peningkatan jaringan irigasi dengan usulan anggaran Rp40 miliar dinilai dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Bantuan sumur bor juga direncanakan untuk 11 lokasi. Sementara itu, Lasarus menyatakan menyiapkan Rp56 miliar untuk mendukung penyediaan air bersih di Sintang. Bantuan perumahan disebut mencapai 2.700 unit, sedangkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu juga akan mendapat dukungan.
Revitalisasi Istana Al-Mukaramah Kesultanan Sintang turut masuk dalam daftar usulan yang akan dibantu. Lasarus menyatakan sekitar 80 persen dari total usulan Bupati Sintang akan mendapat dukungan. Adapun pembangunan PLBN Sungai Kelik masih menghadapi kendala karena, menurut Lasarus, Malaysia belum memberikan persetujuan meskipun Indonesia telah menyatakan kesiapan.
Berbagai rencana tersebut memberi gambaran bahwa dukungan pusat dapat membuka jalan bagi pembangunan yang lebih luas. Meski demikian, setiap rencana tetap membutuhkan kejelasan alokasi anggaran, tahapan pelaksanaan, kesiapan teknis, dan pengawasan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.
Di akhir pertemuan, Lasarus mengungkapkan rasa terima kasih kepada masyarakat Sintang. Ia mengakui daerah ini selama bertahun-tahun memberikan dukungan suara besar dalam pemilihan umum, yang turut mengantarkannya ke DPR RI hingga dipercaya memimpin Komisi V.
Pengakuan ini menghadirkan satu sisi lain dari pertemuan tersebut, yaitu hubungan antara kepercayaan masyarakat dan tanggung jawab wakil rakyat.
Bagi masyarakat, pembangunan bukanlah soal siapa yang paling banyak berjanji atau berapa besar angka yang diumumkan di ruang pertemuan. Mereka menunggu perubahan yang bisa disentuh dan dirasakan, seperti perjalanan yang tidak lagi terhambat jalan rusak, jembatan yang aman dilalui, air bersih yang mengalir ke rumah, serta layanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau.
Empat belas usulan yang dibawa Bupati Sintang kini menjadi bagian dari ikhtiar panjang mengetuk pintu anggaran negara. Harapannya, sebagian besar kebutuhan itu memperoleh tempat dalam perencanaan dan pembiayaan pemerintah pusat. Namun, perjalanan dari usulan menuju pembangunan masih membutuhkan tahapan dan keputusan anggaran.
Karena itu, dukungan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut perlu dikawal hingga menjadi program yang jelas dan pekerjaan yang benar-benar terlaksana. Sebab, bagi Sintang, pembangunan bukan sekadar cerita tentang APBN yang digelontorkan.
Pembangunan adalah cerita tentang masyarakat yang menunggu terlalu lama untuk menikmati jalan yang layak, air bersih yang aman, jembatan yang kokoh, dan kehidupan yang lebih baik.
Di situlah janji pembangunan menemukan ukuran sebenarnya, bukan pada kata-kata yang bergema di pendopo, melainkan pada perubahan yang kelak dirasakan hingga ke pelosok daerah. (tantra).
