Sintang, Kalbar – Berbagai persoalan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sintang. Untuk menghimpun persoalan sekaligus mencari solusi, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang menggelar Rapat Kerja Camat dan Lurah se-Kabupaten Sintang di Balai Praja Kantor Bupati Sintang, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan dibuka Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yustinus J, serta diikuti 14 camat dan 16 lurah.
Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Boby Oktavianus, mengatakan rapat kerja tersebut menjadi ruang untuk menginventarisasi persoalan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu, forum ini dimanfaatkan untuk menyampaikan kebijakan prioritas pemerintah serta menyusun rekomendasi guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Boby juga mendorong para camat dan lurah menyampaikan persoalan secara terbuka, termasuk kendala yang selama ini dihadapi dalam menjalankan tugas. “Rapat kerja ini bisa juga sebagai ajang curhat camat dan lurah kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra. Silakan manfaatkan momen ini untuk menyampaikan saran, masukan, dan pendapat terkait penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Bagian Tata Pemerintahan, lanjutnya, siap mendokumentasikan setiap masukan, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Seluruh masukan tersebut akan dirangkum menjadi rekomendasi bagi pimpinan daerah.
Sejumlah agenda turut dibahas, mulai dari pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, penelaahan rupa bumi, fasilitasi penyelesaian batas desa, hingga percepatan pemekaran empat kecamatan baru di Kabupaten Sintang.
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga memberikan penghargaan kepada tiga camat dan tiga lurah yang dinilai telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik.
Melalui rapat kerja ini, pemerintah daerah berharap koordinasi antara kecamatan, kelurahan, dan pemerintah kabupaten semakin kuat sehingga persoalan di tingkat wilayah dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara terarah.
