Sintang, Kalbar – Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Sintang, Zulkarnain menyatakan, kondisi jalan perbatasan sepanjang 93 kilometer membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat. Karena kondisi jalan yang berstatus jalan kabupaten menuju perbatasan antar negara tersebut rusak parah. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terhambat.
“Penganggaran yang memadai diharapkan dapat mendukung revitalisasi infrastruktur dasar terutama jalan dan jembatan, sehingga dapat berfungsi dengan optimal,” katanya.
Ia menjelaskan, ruas jalan Simpang Semubuk sampai Merakai dengan panjang 24 km, serta ruas jalan Simpang Merakai sampai Panggi Agung sepanjang 19 km. Kemudian sampai Simpang Nanga Bugau sepanjang 36 km, ke Pintas Keladan sepanjang 13 km sehingga total 93 kilometer masih berstatus jalan kabupaten. Kondisinya kini rusak parah.
Dikatakan dia, kondisi jalan yang sangat rusak, dengan struktur tanah yang keras dan banyak batu, memang menjadi tantangan besar. Masalah ini dapat mengakibatkan kesulitan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Selain itu, resiko kecelakaan sangat besar karena kondisi jalan yang sangat rusak. Kerusakan jalan inipun membuat biaya perawatan kendaraan yang harus ditanggung masyarakat menjadi besar.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada studi kelayakan dan rencana teknis yang komprehensif. Pengajuan anggaran kepada pemerintah pusat dan kolaborasi dengan ahli teknik sipil akan sangat penting, untuk merencanakan perbaikan yang tepat dan berkelanjutan.
“Kita sudah usulkan langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat kegiatan di kota Bogor. Diharapkan usulan kami bisa terealisasi,” katanya. (Rilis Kominfo Sintang)
