Sintang, Kalbar – Wakil Bupati Sintang Melkianus yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yoseph Hasnah menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Gedung Serba Guna Kecamatan Sungai Tebelian pada Rabu (8/2).
Wakil Bupati Sintang Melkianus berharap agar setiap kecamatan bisa menyusun usulan kegiatan yang skala prioritas saja. Dimana Pemprov Kalbar juga sudah membantu anggaran pengaspalan jalan menuju Binjai Hulu dan bantuan motor untuk 65 desa mandiri di Kabupaten Sintang.
“Saya berharap tahun depan bisa ditambah lagi bantuan motor roda dua. Desa saya minta bersaing untuk menaikan statusnya sehingga mendapatkan penghargaan dari Pemkab Sintang dan Pemprov Kalbar,” ujarnya.
Dia berpesan agar desa di Kabupaten Sintang berlomba-lomba untuk bisa melakukan ODF. Di Kecamatan Sungai Tebelian ini masih ada 13 desa yang belum ODF.
“Saya harap tahun ini 13 desa itu selesai. Total ada 26 desa di Sungai Tebelian. Saya berharap tidak muncul lagi kasus stunting di Sungai Tebelian. Karena Kabupaten Sintang sudah berhasil menurunkan stunting menjadi 18 persen. Itu berkat kerjasama semua pihak, dalam bekerja menurunkan stunting dan inflasi,” ungkapnya.
Dia juga meminta agar usulan prioritas secara khusus arahkan ke bidang pendidikan. Apa saja yang mau diusulkan, diskusikan dengan jajaran Dinas Pendidikan. Usulan juga hendaknya merata, jangan numpuk di satu tempat saja.
“Pemerintah pusat mengancam, kalau Sintang tidak mampu mengalokasikan APBD 2023 kepada bidang pendidikan yang mencapai 147 miliar, maka dana transfer akan ditahan mereka. Oleh karena itu, saya mau mengingatkan kades, jangan marah kalau anggota DPRD Kabupaten Sintang menggeser anggaran ke bidang pendidikan. Padahal sebenarnya kita masih perlu pembangunan jalan dan jembatan. Namun apa mau dikata, kita diatur oleh pemerintah pusat,” bebernya.
Tidak hanya itu, dia meminta kepada kepala desa dapat bekerjasama dengan BPD. Jangan sampai terjadi tidak harmonis antara kades dan BPD. Sulit bekerja dan membangun desa kalau kades dan BPD tidak kompak.
“Itu terkait anggaran, saya selalu menerima laporan soal penggunaan ADD. Gunakan anggaran sebaik mungkin sesuai aturan dan juknis yang ada. ADD besar, tapi punya masyarakat. Kami juga sama di kabupaten. Kita sama-sama saling mengingatkanlah. Kalau tidak tahu, tanya ke Pemdes. Untuk para investor, terima kasih sudah bantu Pemkab Sintang melalui CSR yang tidak mampu kami laksanakan, mohon dibantu melalui CSR. Kalau ada masalah, diskusi dulu. Jangan langsung demo. Hadirnya perusahaan juga membantu kita. Kalau mereka tutup, kita juga rugi,” tutupnya.
Hadir pada Kesempatan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Usmandy, Ritaudin, dan Lidya Natalia Sartono, Ketua DPRD Sintang Florensius Roni, unsur pimpinan OPD Kabupaten Sintang, Forkopimcam, serta lurah/kades yang ada di Kecamatan Tebelian.
