Sintang, Kalbar – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Yustinus mengatakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun juga harus melibatkan peran aktif masyarakat untuk turut bertanggungjawab. Pernyataan ini disampaikan Yustinus dalam acara Musda ke II TBBR Sintang, yang dilaksanakan di Aula CU Keling Kumang, Sabtu (5/10).
“Kita harus berkolaborasi untuk memastikan setiap anggota masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Yustinus mengatakan pihaknya akan merangkul dan mendorong anggota TBBR dalam upaya meningkatkan kemampuan mereka di bidang pendidikan. Hal ini katanya sudah disampaikan dengan ketua maupun pengurus TBBR Sintang sebelumnya.
“Saya dari awal memang peduli dengan TBBR. Satu ketertarikan saya bahwa TBBR ini kental dengan adat dan budayanya. Saya ingin mendorong anggota yang memang putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan, minimal pendidikan 9 tahun,” ujar Yustinus.
Dikatakan Yustinus, anggota TBBR, baik yang hanya lulus SD maupun SMP, bahkan yang tidak lulus SD sekalipun, diharapkan disekolahkan kembali melalui program SKB.
“Saya ingin TBBR bukan hanya menonjolkan otot saja, tapi bagaimana membangun kemampuan intelektualnya. Kami bantu dan ditampung ke program kesetaraan sehingga mereka dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya,” kata dia.
Melalui program kesetaraan ini, lanjut Yustinus, mereka akan memiliki ijazah baik paket C atau paket B. Sehingga ijazah mereka bisa untuk melamar pekerjaan dan lainnya,” kata dia.
Yustinus ingin, sebagai masyarakat Dayak yang beradat dan berbudaya, masyarakat Dayak juga harus berkualitas di pendidikannya. Dikatakan dia, program kesetaraan ini merupakan salah satu langkah Disdikbud untuk menaikkan IPM di kabupaten Sintang yang baru 7-8 tahun. Ini artinya belum tamat SMP. (Rilis Kominfo Sintang)
