Pontianak, Kalbar – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2025 di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (30/01).
Dalam arahannya, Pj. Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus sudah harus memikirkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2045.
“Ini semua harus dirumuskan sekarang dalam periode Penjabat Gubernur di Provinsi seluruh Indonesia. Ini sudah diarahkan oleh Presiden kalau Kalimantan Barat kira – kira akan menjadi seperti ini kedepannya,” ucap Harisson.
Dirinya menegaskan bahwa beban perencanaan pembangunan dalam menuju Indonesia Emas ada di pundak Pj. Gubernur, yang mana dirinya mendapatkan mandat langsung dari Presiden untuk berupaya dalam merencanakan pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045.
“Untuk itu saya mohon jangan sampai acara hari ini hanya sebagai formalitas, tanggung jawabnya besar, 2045 itu Indonesia Emas,” harapnya.
Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dirinya ingin hal tersebut terus dilanjutkan karena dapat berdampak pada infrastruktur di Kalimantan Barat.
“IKN itu harus diteruskan, kalau IKN tidak diteruskan maka Kalbar akan begini-begini saja. Kalau IKN dilanjutkan maka Kalbar akan menjadi lompatan, akan terjadi percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Kalimantan,” ujarnya.
Mengakhiri arahannya, Pj. Gubernur berharap forum ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Kalbar tahun 2025.
“Saya juga berharap sinergi dan kolaborasi dapat terwujud guna menghadirkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalbar, Dra. Mahmudah, M.M., menyampaikan bahwa tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 akan dibahas secara detail, yang mana penyusunan tersebut dimulai dari Forum Temu Konsultasi Bappeda se-Kalbar dan dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik.
“Ditambah lagi dengan pelaksanaan forum lintas Perangkat Daerah, asistensi RKPD dan berproses ke tahapan pelaksanaan Musrenbang Provinsi di Bulan April sehingga target penetapan RKPD 2025 di akhir Bulan Juni 2024 dapat tercapai,” jelasnya mengakhiri.
Agenda ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kalbar 2025.
Kegiatan ini turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S. Sos., M.Si., Pj. Ketua TP-PKK Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., Ketua Pj. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kalbar, Ny. D. Efy Masfiaty M. Bari, Forkopimda Kalbar atau yang mewakili, Pimpinan Lembaga Keuangan Kalbar, Bupati/Walikota se-Kalbar atau yang mewakili dan seluruh Kepala Perangkat daerah Kalbar.
Oleh: (Nizar Prima Ramadan, S.STP)
