Pontianak, Kalbar – Mewakili Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Drs. Alfian, M.M., memberikan sambutan pada acara Mapping Isu Strategis Sektor Transportasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Golden Tulip, Rabu (4/10).
Provinsi Kalimantan Barat mempunyai perbatasan darat paling panjang dengan Sarawak Malaysia sepanjang 966 Km dan berada pada Alur Pelayaran Pelayaran Kepulauan Indonesia (ALKI) I sebagai jalur utama lalu lintas pelayaran atau jalur logistik yang dimana, dengan adanya Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), maka Kalimantan Barat sangat berpotensi besar sebagai lintasan pergerakan orang dan barang dari Sarawak Malaysia menuju IKN Nusantara.
“Untuk mewujudkan peluang dan potensi tersebut diperlukan adanya Konsep Pengembangan Sistem Transportasi Nasional dalam Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) di Kalimantan Barat secara merata dan terpadu”, ungkap Plh Sekda.
Dirinya juga berharap kedepannya, Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi akses penghubung antar wilayah ke Ibu Kota Negara (IKN).
“Karena kita paham Kalbar ini kan sebagai wilayah yang berbatasan dengan negeri Sarawak, Brunei, tentu menjadi harapan kita akses konektivitas di Sarawak dan Brunei juga ke Kalimantan Terutama ke IKN juga mungkin melalui Kalimantan Barat,” tuturnya.
Seperti kita ketahui, dimana ada isu yang terus beredar yakni terkait status Bandara Supadio yang informasinya akan diturunkan statusnya menjadi bandara Domestik, Ia juga berharap agar dipertimbangkan kembali sehingga Bandara Supadio tetap menjadi Bandara Internasional.
“Tadi kita sampaikan kebetulan ceritanya tentang transportasi, untuk udara mohon dapat diupayakan agar Bandara Supadio tetap menjadi Bandara Internasional. Karena, masih terbuka peluang besar dan potensi besar untuk penerbangan jalur internasional, tidak hanya sebenarnya dalam konteks di Malaysia, Brunei, ada juga di daerah-daerah di negara-negara lain yang memungkinkan,” jelasnya.
Kemudian, ia juga melanjutkan mengenai isu strategis pengembangan transportasi di Kalimantan Barat tersebut, dapat dijadikan catatan-catatan untuk mendukung pembangunan serta pengembangan transportasi di Kalimantan Barat.
“Dan harapan kita dari isu-isu strategis ini benar benar menjadi catatan-catatan tersendiri untuk bagaimana pembangunan dan pengembangan transportasi di Kalimantan Barat untuk mendukung pembangunan dan pengembangan transportasi internasional,” harapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Ir. Andi Fiardi, S.T., M.T. mengatakan bahwa secara umum isu strategis tidak hanya di Kalimantan Barat dan dari badan kebijakan transportasi Kementerian ini melihat isu-isu strategis di seluruh Provinsi.
“Tapi tahun ini memang Kalimantan menjadi skala prioritas karena kita harapkan seluruh provinsi yang ada di Kalimantan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN). Oleh karena itu kita ingin teman-teman dari daerah provinsi dan stakeholder yang ada tolong berikan masukan yang sebanyak-banyaknya, informasi yang memang aktual apa yang terjadi kaitannya dengan transportasi yang ada di Kalimantan Barat dan ini nanti Badan Kebijakan Transportasi akan menyusun skala prioritas kemungkinan perkembangan transportasi kedepan apa yang bisa didukung oleh Kalimantan Barat tentunya untuk menuju IKN,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini, Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan, Ir. Andi Fiardi, S.T., M.T. juga mengharapkan mendapat masukan yang cukup luar biasa dari stakeholder.
“Kaitan dengan kereta api tentu akan menjadi catatan khusus buat Badan Kebijakan Transportasi rencana pengembangan kereta api di Kalimantan tentunya dan ini masukan dari Pemerintah daerah akan kami sampaikan nanti ke Pak Menteri untuk menjadi rumusan kebijakan pak menteri tentunya,” ungkap Andi Fiardi.
Tak hanya itu mengenai status Bandara Internasional Supadio, dirinya juga mengungkapkan bahwa kaitan dengan isu Bandara Supadio turun status menjadi domestik.
“Hari ini mendapatkan catatan khusus juga untuk kami sampaikan ke Pak Menteri tentunya. Jadi kami akan menyampaikan apa keinginan pemerintah daerah kepada Pak Menteri , nanti mungkin Pak Menteri akan memutuskannya dan akan membahas dengan sub sektor terkait tentunya,” tutupnya.(irf)
Oleh: (Nizar Prima Ramadan, S.STP)
