Kubu Raya, Kalbar – Menuju Satu Data Indonesia, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengajak semua penggerak data informasi berbasis geospasial desa dan semua perangkat daerah agar lebih fokus. Karena hal tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang data dan informasi.
Menurutnya, hal itu merupakan pondasi dalam mewujudkan satu-satunya sumber data yang dapat dijadikan referensi bagi semua pihak. “Ini dilakukan supaya tidak seperti yang dikhawatirkan dan tidak selalu kita jadikan bahan problem. Seperti mulai dari data ganda, tumpang tindih, data-data manual yang sifatnya menimbulkan banyak kemubaziran termasuk banyak ketidaktepatan,” ucap Muda Mahendrawan saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten Kubu Raya, Selasa (20/12), di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya.
Muda mengatakan, pemerintah pusat juga mempunyai data dan menyusun data. Tetapi bagaimana caranya kerja tersebut punya titik magnet. Sehingga seharusnya bisa mengejar sinkronisasi data.
“Kalau punya data masing-masing, akhirnya menimbulkan dan mengerjakan masing-masing. Ujung-ujungnya mau bantuan sosial, apapun dari semua sektor, dari semua tematik, yang larinya kepada rumah tangga, kehidupan orang, layak atau tak layak. Apa yang kita kejar, mendaratnya ujung-ujung ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena konstitusi itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya dan memenuhi hak dasarnya,” ujarnya.
Hak dasar semuanya, lanjut Muda, berbasis pada rumah tangga. Di mana apapun yang dilakukan pemerintah pasti menuju kesana.
“Supaya kita berpikir, bahwa semuanya itu ada target dan ada sasaran yang sudah ditentukan dan sudah ternavigasi. Kalau kita sistem datanya sudah akurat dan langsung dari sumbernya, kemudian bisa terukur, bisa ter-update setiap waktu, akhirnya ukuran waktu bisa kita lihat dan bisa lakukan upaya. Di situlah akan memudahkan kita kerja sehingga semua bisa ditemukan,” tuturnya.
Dia menyebut, sistem informasi data berbasis geospasial dilakukan untuk merumuskan dan membuat lebih cepat serta lebih baik dalam memasukkan data.
“Kita memang mengejar lebih cepat dulu kemudian baru mengolahnya, lalu mengirimkannya dan menyatupadukannya dengan semua tematik yang lain. Termasuk bantuan sosial, ada PKH, ada BNT, dan lain sebagainya tepat sasarannya,” ucapnya.
Dia menambahkan, hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan pembiaran-pembiaran terhadap yang belum terdaftar menjadi terdaftar dan memberikan satu gambaran yang lebih efektif.
“Kita sama-sama dengan BPS untuk melakukan upaya-upaya yang sifatnya justru melegitimasi itu, sehingga dalam menyusun merumuskan sasaran menjadi lebih tepat sasaran,” tutupnya.
