Singkawang, Kalbar – Hak Asasi Manusia sejatinya tumbuh bersama dengan peradaban suatu bangsa. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berarti menjunjung tinggi peradaban. Sebagaimana cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Konstitusi, yaitu cita-cita yang mampu memenuhi dan menghormati Hak Asasi Manusia, bukan hanya sebagai bangsa, melainkan juga sebagai individu-individu yang berkepribadian Indonesia.
“Pada kesempatan ini, Saya ingin menekankan bahwa pemerintah mendorong dilaksanakannya pemerintahan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan serta tetap mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berimbang dan berkelanjutan, di mana manusia adalah pusatnya,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., saat membuka Festival HAM Tahun 2023 ditandai dengan pemukulan Gong bertempat di Halaman Kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (17/10).
Ditambahkannya, Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintah“ yang salah satu misinya adalah “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance dan mewujudkan masyarakat yang tertib”.
“Oleh sebab itu, ini merupakan wujud kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5 HAM). Dalam upaya mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib,” ujar Harisson.
Ditempat yang sama, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengutarakan, seyogyanya Hak asasi manusia harus dapat dipenuhi dan dilindungi. Karena didalam masyarakat apabila apabila tidak ada toleransi, tidak ada saling menghargai dan menghormati. Maka kita tak dapat menjalankan roda ekonomi, menjalankan ibadah dan menjalankan aktivitas aktivitas lainnya. Oleh karenanya peran masyarakat dalam hak asasi manusia sangat penting.
“Kota Singkawang sudah punya modal yang sangat besar, tapi modal yang lain yang dibutuhkan tentu saja peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bagi pemerintah kota perannya sangat penting karena mereka yang memberikan pelayanan pelayanan dasar langsung bagi ibu bapak sekalian. Jadi kalau masyarakat toleran tetapi pemerintahnya tidak melakukan pekerjaannya maka hak asasi warga tidak terpenuhi, jadi diperlukan kolaborasi antara warga dan pemerintah agar hak asasi dapat terpenuhi,” ungkapnya.
Dirinya berharap agar semua lapisan masyarakat mendapatkan hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Baik itu anak – anak untuk bisa sekolah, orang dewasa bisa bekerja, semua orang laki laki perempuan apapun agamanya, penyandang disabilitas, masyarakat adat, semua harus dapat menikmati hak asasi manusia.
“Maka warga kota singkawang dan pemerintah kota singkawang patut berbangga bahwa kota ini akan menjadi contoh bagi kota kabupaten dan pemerintahan daerah lainnya di wilayah Indonesia”, timpalnya.
Dirinya berharap melalui festival HAM 2023 yang mengangkat tema bersatu menjaga martabat manusia Indonesia yang adil toleran dan inklusif kota singkawang menjadi contoh baik dan akan terus berkembang lebih maju lagi kedepan.
Pada kesempatan ini, Walikota Singkawang Sumastro mengungkapkan bahwa Seluruh capaian pembangunan di Kota Singkawang selama lebih dari dua dekade adalah hasil manifestasi dari seluruh energi, waktu, potensi serta materi yang menjadi kinerja dan prestasi nyata dari suatu Kota, yang masih terus bergerak secara dinamis dan maju serta senantiasa berkembang menjadi suatu Kota yang dapat menaungi dan mampu memberikan kehidupan kepada masyarakatnya sehingga menjadi kota yang mencintai dan dicintai oleh masyarakatnya.
“Tahun 2023 merupakan tahapan perwujudan pembangunan dalam pentahapan kebijakan pembangunan Kota Singkawang Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang dan/atau Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Yang artinya suatu tahapan dimana pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat terwujud dalam hasil pembangunan baik infrastruktur fisik dan non fisik serta pembangunan tingkat kualitas manusia dalam mewujudkan visi dan misi Pembangunan daerah”, terang Sumastro.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan apresiasi terhadap capaian-capaian penghormatan dan pemenuhan HAM yang meliputi hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. HAM bukan semata masalah kelam pelanggaran tetapi juga mengapresiasi capaian capaian pemerintah dan Masyarakat sipil dalam penghormatan dan pemenuhan HAM dari aspek ko-eksistensi toleran serta pergeseran paradigma kinerja pemerintah dari layanan public.
“Berbagai prestasi dan pengakuan atas Kota Singkawang juga diraih diantaranya Kota Singkawang mendapatkan Tribun Award Kota Tujuan Wisata budaya dan kuliner dari Tribun Pontianak. Saya berharap kegiatan festival HAM ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan HAM di Indonesia”, timpalnya.(adpim)
Oleh: (Nizar Prima Ramadan, S.STP)
