Kubu Raya, Kalbar – Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan alat ukur dari Desa Mandiri.
IDM, ujarnya, adalah sebagai alat motivasi yang mendorong bahwa desa itu mandiri dalam tata kelola keuangan, mandiri dalam tata kelola aset, mandiri dalam tata kelola pangan, pertanian, dan seterusnya.
“Apakah sudah mengelola dari hulu sampai hilir. Ini mandiri namanya. Mandiri rumah tangga dan masyarakat jauh lebih penting yang masyarakatnya tidak tergantung pada bantuan, misalnya masih mudah dapat bantuan, itu tidak mandiri namanya,” kata Bupati Muda Mahendrawan usai memberikan materi pada Rapat Konsolidasi Pendampingan Desa di Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (28/12), di Qubu Resort Kubu Raya.
Dia menyarankan kepada desa, masalah status desa IDM tersebut dipecah kembali. Misalnya ada status yang mandiri, atau status desa perkotaan, ada status desa tidak perkotaan, tetapi dilalui jalan poros provinsi atau jalan poros negara.
“Ada desa yang pesisir, yang berada di posisi di pesisir, artinya di pesisir terluar. Ada desa pedalaman. Kalau kita mau belajar geo kondisi tantangan, ada empat cluster setidaknya. Itu yang harus perlu kita ketahui,” katanya.
Muda mengatakan ada yang jauh lebih penting setelah status, yakni tindakan dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Terutama intervensi pada program-program kegiatan yang bisa mengurangi pengangguran untuk memperkuat kualitas hidup rumah tangga, penyesuaian pendidikan, dan menekan angka stunting serta kematian ibu dan bayi.
“Begitu juga masalah harapan hidup. Ini yang sebenarnya, bagaimana kita menangani pelayanan-pelayanan yang berkolaborasi. Tata kelola juga, seperti tata kelola keuangan, tata kelola pertanggungjawaban. Alhamdulillah kita sudah bisa nontunai semuanya dan sudah terintegrasi dengan Siskeudes Online,” terangnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) RI Abdul Halim Iskandar mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai kontributor capaian terbesar Desa Mandiri di Indonesia.
“Hari ini dari total 74.941 desa se-Indonesia, itu sudah kita capai 6.238 Desa Mandiri, dan kontributor terbesar berasal dari Kalimantan Barat,” kata Menteri Abdul Halim Iskandar. Sebagai informasi, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024, Indeks Desa Membangun dengan status Desa Mandiri yang harus dicapai adalah 5.000 Desa Mandiri.
“Loncatannya luar biasa, di tahun 2022 kita sudah melampaui 1.238 target RPJMN Indeks Desa Membangun dengan status Desa Mandiri. Sebelumnya Pak Gubernur cerita, waktu beliau jadi gubernur, baru satu Desa Mandiri. Sekarang saya terkaget-kaget ternyata sudah 586 Desa Mandiri,” tutur Abdul Halim.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan dari 74.941 desa di Indonesia, Desa Mandiri di Kalimantan Barat masuk urutan ke-16 se-Indonesia. “Suatu hal yang luar biasa, yaitu Desa Sekura Kabupaten Sambas, itu nilainya sudah hampir sempurna. Bahkan ada yang menjadi juara digital dari Sambas dan ada juga desa antikorupsi serta desa konstitusi. Semuanya capaian yang luar biasa,” kata Sutarmidji.
Dia menambahkan, di Kalimantan Barat sudah tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal. “Awal saya menjabat menjadi Gubernur Kalbar, Desa Sangat Tertinggal itu 600-an lebih, kemudian Desa Tertinggal ada 900-an, dan sekarang tinggal 94,” katanya.
Sutarmidji mengatakan capaian yang luar biasa tersebut merupakan hasil dari komitmen bersama Menteri Desa dan pemangku kepentingan terkait. “Menurut saya, ini merupakan salah satu sinergi kinerja dari Kementerian Desa yang paling berhasil tetapi jarang terekspos,” ujarnya.
