Sintang, Kalbar – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri menyayangkan masih banyak aset daerah yang berupa bangunan tidak terpakai dan terpelihara maksimal.
“Contohnya, seperti aset bangunan gedung serbaguna ya. Padahal bangunan tersebut cukup bagus dan besar, namun hingga saat ini tidak dialihfungsikan,” ucap Heri Jambri ketika ditemui di ruang Sidang Pariourna DPRD Sintang, Selasa (7/6).
“Sebagai wakil rakyat sedih lihat bangunan itu dibuat megah dengan uang rakyat, tapi kemudian ditinggalkan begitu saja. Harusnya kan bisa dialihfungsikan untuk hal lainnya,” tambah politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.
Legislator DPRD Sintang inipun berpendapat, mestinya aset milik daerah berupa bangunan ini dirawat dan dijaga dengan baik, selama belum dialihfungsikan.
“Seharusnya ada badan khusus di Pemerintah Kabupaten Sintang yang mengurus terkait aset daerah. Kemudian nantinya Dinas, Badan, serta partai politik mendata apa saja yang menjadi aset mereka. Sehingga jika terdapat Dinas dan Badan yang tidak memiliki kantor, dapat dipinjamkan bangunan-bangunan yang masuk dalam aset pemerintah daerah, sebelum dapat membangun gedung secara mandiri, dan agar aset milik pemerintah daerah ini bisa terpelihara dengan baik dan tidak ditinggalkan,” kata Heri Jambri menyarankan.
Tidak hanya itu, Heri Jambri juga menyarankan agar pemerintah daerah tidak lagi membangun gedung yang megah dan besar-besaran, sehingga menghabiskan dana ratusan miliar.
“Coba kita lihat sekarang ya, banyak gedung yang sudah dibangun pemerintah daerah tapi tidak produktif, mirisnya pembangunan itu sampai menghabiskan dana ratusan miliar. Dan itu jumlah yang tidak sedikit. Contoh, bangunan gedung serbaguna, pasar raya, junjung buih, dan inpres kesannya seperti terjadi pemborosan, bahkan tak ada manfaatnya secara langsung bagi pemerintah daerah itu sendiri. Kan jadi mubazir!,” cetus Heri Jambri.
Seharusnya, kata Heri Jambri, dana ratusan miliar yang dihabiskan untuk pembangunan sejumlah gedung baru itu diefisienkan untuk penyertaan modal bagi petani maupun pedagang kaki lima (PKL), sehingga uang ini dapat berputar kembali dan tidak mati seperti itu.
Karenanya, Heri Jambri menyarankan kepada pemerintah daerah agar membuat suatu perencanaan yang matang sebelum merealisasikan pembangunan.
“Sehingga dana yang dikeluarkan ada feedback dan bermanfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri,” pungkas Heri Jambri.
