Pontianak, Kalbar – Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan pemeriksaan yang dilakukan setiap tahun, kami memahami betapa krusialnya peran LKPD dalam menggambarkan kondisi keuangan daerah serta memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif demi kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan ketentuan pasal 191 peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) disampaikan kepada badan pemeriksaan keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pemeriksaan LKPD adalah momen penting dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik di Pemerintah Daerah.
Dirinya menegaskan bahwa pemerintah provinsi Kalbar sepenuhnya siap dan terbuka untuk menjalani proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023 dengan baik dan profesional.
“Oleh karena itu, pada kesempatan saya menghimbau kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun LKPD secara akurat dan akuntabel, serta kepada inspektorat Daerah untuk melaksanakan reviu LKPD dengan baik agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersusun secara baik dan tepat waktu,” hal tersebut diungkapkan Pj Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., saat memberikan sambutan pada acara _Kick Off Meeting_ Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 Se-Kalbar bertempat di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar, Jum’at (02/02).
Saat ini laporan keuangan pemerintah daerah sedang dalam proses penyusunan di Perangkat Daerah, yang selanjutnya akan dikonsolidasi dengan PPKD sebagai entitas pelaporan, sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2023.
Dirinya juga mengakui, bahwasanya penyusunan LKPD memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai unit kerja di lingkungan pemerintah daerah.
“Saya mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran, untuk bekerja sama dengan penuh dedikasi dan integritas, serta bersikap kooperatif dan proaktif dengan memberikan data dan informasi yang akurat, agar pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga diharapkan seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat dapat mencapai hasil maksimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD Tahun Anggaran 2023 ini,” timpal Harisson. (rfa)
Dalam kesempatan itu, dirinya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan komitmen semua pihak dalam menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, saya juga berterima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat atas Integritas yang tinggi dalam menjalankan pemeriksaan.
“Kami mengharapkan masukan-masukan dari tim pemeriksa terkait hal-hal yang masih dapat diperbaiki sebelum penyerahan LKPD Unaudit, agar laporan keuangan tersebut menjadi lebih berkualitas dan informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan demi kemajuan pembangunan di Kalimantan Barat,” tutur Harisson.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan (BPKP) Kalbar Wahyu Priyono mengungkapkan bahwa Kickoff meeting merupakan tahapan awal pemeriksaan terdiri atas perencanaan strategis, perencanaan individual, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Adapun jenis pemeriksaannya yakni pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Dirinya juga mengapresiasi kepala daerah Se Kalimantan barat beserta jajarannya yang telah bersinergi dalam penyelesaian LKPD dan dan diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
“Untuk seluruh Kepala Daerah beserta jajaran yang hadir, saya berharap dapat bekerjasama dan bersinergi selama kegiatan ini berlangsung. Sebab, BPK akan melakukan pemeriksaan secara rinci atas laporan keuangan tersebut untuk memberikan opini tentang kewajaran. Dalam memberikan opini kewajaran ini tentunya BPK memiliki standar yang telah ditetapkan dalam memeriksa keuangan negara”, jelasnya.
Oleh: (Nizar Prima Ramadan, S.STP)
