Kayong Utara, Kalbar – Penjabat (Pj) Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Kayong Utara dalam rangka penyampaian pandangan dan persetujuan akhir fraksi-fraksi terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2023 serta penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024 yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Sukadana, Rabu (22/11).
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kayong Utara, Sarnawi, melalui Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, Muhammad Abas, serta turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Erwin Sudrajat, Kepala OPD terkait dan tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Abas menyampaikan, berdasarkan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kayong Utara, maka 6 Raperda diantaranya tentang kepemudaan, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Industri, Program Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyertaan Modal Pada Modal Terbatas Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2024-2025, Pajak Daerah dan Retribuai Daerah menjadi Perda diterima atau disetujui.
Kendati begitu, kata Wakil Ketua DPRD Kayong Utara, Raperda dari pemerintah daerah untuk dapat diproses lebih lanjut serta dapat dilakukan pembahasan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Dari masing-masing fraksi-fraksi yang telah disampaikan, pada prinsipnya fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kayong Utara dapat menerima atau menyetujui 6 Raperda menjadi Perda untuk diproses lebih lanjut,” jelas Abas.
Selain itu, pada rapat paripurna ini juga dilaksanakan penyampaian penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kayong Utara.
Sementara itu, dalam sambutannya Penjabat Bupati Kayong Utara menyampaikan program pembentukan perda tahun 2024 yang diusulkan dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, tentunya didasari oleh perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah.
Oleh karena itu, kata Pj Bupati Kayong Utara, Raperda yang diusulkan dalam program pembentukan perda ini, merupakan Raperda yang penting dan diprioritaskan penyusunan sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daerah di bidang regulasi dan menjadi dasar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
“Dengan ditetapkannya program pembentukan perda tahun 2024 ini, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun dari inisiatif DPRD tentunya dapat menjadi skala prioritas dan menjadi lebih fokus dan terarah dalam proses penyusunan, pembahasan, penetapan sampai penyebarluasannya. Saya berharap kepada seluruh Perangkat Daerah pemrakarsa dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tahun 2024 ini, harus segera dituntaskan secepatnya dan disampaikan kepada DPRD,” ungkap Romi Wijaya.
“Saya mengucapkan dan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara serta seluruh perangkat daerah dan semua lapisan masyarakat atas partisipasinya dalam memberikan dukungan terhadap penyusunan kebijakan daerah yang telah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah,” tambah Romi Wijaya.
