Sintang, Kalbar – Masyarakat perbatasan, selain menantikan pembangunan infrastruktur jalan, juga menantikan pembangunan border. “Saya melihat belum ada komitmen pemerintah pusat untuk membangun border.
Realisasi pembangunan border di wilayah perbatasan Sintang dengan Sarawak yang hingga kini belum ada kejelasan.
“Pembangunan border di Sintang itu gaungnya lebih dulu dari Badau. Tapi sampai hari ini saya belum melihat langkah pemerintah pusat yang mengarah untuk membangun border di Sungai Kelik. Sintang menjadi satu-satunya kabupaten perbatasan di Kalbar yang belum punya border,” kata Heri, dari Dapil Ketungau itu.
Ia mengungkapkan, pembangunan border di Kabupaten Sintang gaungnya sudah ada sejak tahun 80-an. Sintang pun saat itu sudah punya Pos Lintas Batas di Desa Jasa. Kantor Pos Lintas Batasnya juga ada. “Dulu pernah ada aktivitasnya di kantor tersebut. Setiap orang yang akan ke Malaysia diterbitkan kartu merah. Tapi sekarang sudah hilang ceritanya. Kantornya tidak difungsikan lagi,” ungkapnya.
Dikatakan Heri, setiap tahun ada tim dari kementerian yang datang ke perbatasan di Sintang untuk mengecek. “Tapi pembangunan border tidak pernah jadi. Kalau janji dari kementerian, yang selalu tahun depan terus. Sampai detik inipun jawabannya tahun depan,” kelakarnya.
Anggota DPR RI, Sukiman turut mendesak pemerintah pusat memiliki komitmen untuk membangun perbatasan di Kabupaten Sintang. “Sebab pembangunan 9 border termasuk di Sintang suda menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi. Artinya, harus menjadi prioritas karena merupakan pembangunan strategis nasional,” katanya.
Menurut Sukiman, harusnya pembangunan border di Kabupaten Sintang dianggarkan tahun ini. Sebab Presiden Jokowi berjanji, pembangunan perbatasan menjadi prioritas di pemerintahannya hingga tahun 2019. Selain membangun jalan pararel, jalan antar provinsi dan jalan dari ibukota kabupaten ke batas negara serta jalan inpeksi untuk pengawasan patok batas. “Saya harap sudah ada anggaran untuk pembangunan border di Sintang,” harap Sukiman.
Dia menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dikatakannya, dibandingkan dengan perbatasan di provinsi lain, perbatasan wilayah Kalbar, khususnya Kabupaten Sintang paling tertinggal. Terutama infrastruktur jallannya dan tidak adanya border.
Kepala Bappeda Sintang, Kartiyus mengatakan pembangunan border di Sungai Kelik masih menunggu Instruksi Presiden (inpres) keluar. Kata dia, hingga sekarang, baru tujuh border yang Inpres sudah keluar untuk dibangun. “Kami masih menunggu Inpres kedua. Sungai Kelik masuk di Inpres kedua bersama delapan PLB baru yang akan dibangun,” kata dia. Ia melanjutkan, pembangunan Border Sungai Kelik sudah masuk dalam program nasional, dimana ada sembilan PLBN yang baru sampai 2019.
