Sintang, Kalbar – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jamri mengatakan, perlu ada gerakan membangun ekonomi masyarakat perbatasan yang harus menjadi perhatian pemerintah.
“Perlu ada pendorong untuk memberdayakan ekonomi masyarakat perbatasan agar tumbuh dan berkembang,” kata Heri ketika ditemui di Sintang, Kalimantan Barat, Minggu (5/6).
Ia menjelaskan pemerintah untuk mendorong untuk mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakatperbatasan.
Menurut dia, ekonomi masyarakat di daerah perbatasan sangat potensial untuk dikembangkan dengan pemberdayaan masyarakat setempat.
“Ekonomi masyarakat sebagai beranda bangsa ini harus diperkuat,” kata Heri.
Selain itu, kata Heri, pemerintah juga perlu menjamin harga barang di perbatasan murah.
Sebab, selama ini masyarakat perbatasan selalu menerima harga barang dengan sangat mahal, apalagi untuk mendatangkan barang dari ibu kota kabupaten diperlukan ongkos yang mahal.
“Mungkin bisa dipikirkan bagaimana pemerintah mensubsidi ongkos angkutan barang ke perbatasan,” pintanya.
Dirinya berharap Pemerintah juga dapat mengembangkan sektor usaha di perbatasan.
“Pengembangan UMKM sangat penting untuk dilaksanakan di perbatasan,” katanya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sintang, Zulherman. Dia mendesak pemerintah mendorong tumbuh dan berkembangkan ekonomi masyarakat di perbatasan Ketungau Hulu (Indonesia) – Serawak (Malaysia).
Dia meminta Pemkab Sintang mengoptimalisasikan pembangunan sektor pertanian yang akan membawa kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
“Hasil pertanian yang bernilai ekonomis akan membantu mengatasi masalah ekonomi masyarakat di kampung-kampung,” kata Zulherman.
Menurutnya, dibutuhkan strategi tepat untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan sistem persediaan pangan untuk meningkatakan ekonomi masyarakat, khususnya di perbatasan.
Dia mengatakan, di semua sektor pertanian masih bermasalah. Dimulai dari persoalan hulu, yakni masalah alih fungsi lahan pertanian sehingga komponen dasar produksi pertanian semakin sulit.
Optimalisasi di bidang pertanian dapat difokuskan pada perubahan penyediaan sarana produksi di hulu, penyediaan tenaga kerja dan sarana pendukung sampai penanganan komoditas pertanian di hilir. “Masalah pertanian pada sektor hilir yang biasa dikenal pasca panen juga harus diperhatikan,” katanya.
