Sintang, Kalbar – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Zulkarnain mengatakan, masyarakat Kecamatan Serawai dan Ambalau sangat membutuhkan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Banyak jembatan di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau yang rusak parah. Kami mendesak Pemkab Sintang bisa menganggarkan untuk perbaikannya,” kata Zulkarnain, Sabtu (6/8).
Dia mengatakan, di Kecamatan Serawai, ada jembatan Sungai Kubung yang sudah rusak parah. Kondisinya sangat memprihatinkan. “Kami meminta pada pemerintah daerah agar segera merealisasikan pembangunan jembatan tersebut, karena merupakan kebutuhan mendesak,” ujar Zulkarnain di DPRD Sintang.
Ia mengatakan, jika melihat dari kewenangannya yang berlaku, jalan dan jembatan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar. Namun hingga saat ini belum ada upaya penanganan perbaikan dari Pemprov Kalbar. “Saya minta Pemkab Sintang bisa mendesak Pemprov Kalbar untuk memperbaiki jembatan tersebut,” pinta dia.
Zulkarnain juga mengusulkan, karena kondisinya sudah sangat mendesak seharusnya bisa diakomdir dari dana tanggap darurat APBD Sintang.
Ia menegaskan, pembanguan jembatan tersebut harus menjadi skala prioritas yang sangat mendesak. Kerusakan infrastruktur tersebut mengakibatkan melonjaknya harga bahan pokok, karena tingginya biaya transportasi.
Dikatakan dia, walaupun jembatan ini merupakan kewenangan Pemprov Kalbar. Tapi tidaklah salah jika dibangun menggunakan APBD Kabupaten Sintang, menggunakan dana tanggap darurat. Karena mengingat Kecamatan Serawai adalah wilayah Kabupaten Sintang dan ini kebutuhan mendesak.
Bupati Sintang Jarot Winarno melalaui Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah menyampaikan apresiasi atas usulan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang. Pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu sebab perbaikan infrastrutur tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Mengenai pembangunan Jembatan Sungai Kubung Kecamatan Serawai akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran oleh OPD teknis,” jelasnya.
Ia mengatakan, merealiasaikan pembangunan infrastruktur di wilayah Sintang yang luas dengan dana yang terbatas tidaklah mudah.
“Pembangunan di Bumi Senentang ini membutuhkan anggaran yang besar, sementara kekuatan APBD kita sangat terbatas. Oleh karena itu, pembangunan diprioritaskan untuk skala mendesak dan prioritas,” terangnya.
Untuk pemenuhan pembangunan infastruktur, ia mengaku, pihaknya juga proaktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “karena ada pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” pungkasnya.
