Ketapang, Kalbar – Wakil Bupati Ketapang Farhan menghadiri rapat virtual dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), pada Selasa di kantor bupati Ketapang, Selasa (14/2) bertempat di Ruang Rapat Bupati Ketapang.
Dia memaparkan bahwa Situasi dan kondisi di Ketapang terkait angka kemiskinan ekstrim pada 2021 sebesar 10,13 persen dan pada 2022 turun menjadi 9,39 persen, demikian juga dengan stunting di Ketapang pada 2021 sebesar 23,6 persen dan tahun 2022 menjadi 22,3 persen, mengalami penurunan.
Dia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang terus berupaya untuk melakukan penurunan kemiskinan ekstrem dan kasus stunting.
Selain itu, dia mengakui penurunan dua kasus tersebut tidaklah begitu besar, itu disebabkan oleh kondisi wilayah Kabupaten Ketapang yang begitu luas, yakni 31.558 km². Luas tersebut setara dengan wilayah Jawa Tengah.
Dia menjelaskan, masih terdapat 76 desa dari 253 desa di Ketapang yang blank spot dalam hal komunikasi meskipun saat sekarang sudah memiliki tower tapi kondisinya belum maksimal dan terdapat juga 58 desa dari 253 yang belum memiliki akses listrik aliran PLN.
“Kondisi infrastruktur belum baik, sehingga banyak desa yang sulit dijangkau juga menjadi salah satu kendala tersendiri,” pungkasnya.
