Pontianak, Kalbar – Setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kini Musrenbang Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di tingkat kecamatan. Kecamatan Pontianak Tenggara menjadi yang pertama memulai. Berbagai persoalan dibahas untuk mempersiapkan program pembangunan tahun depan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menjelaskan program prioritas dan kegiatan Kota Pontianak, di antaranya pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan angka kemiskinan serta penurunan stunting. Khusus untuk pembangunan infrastruktur, terang Ani, harus menyesuaikan kebutuhan suatu wilayah.
“Tentukan skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran yang ada, sehingga perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas, efisien dan efektif,” katanya usai membuka Musrenbang Kecamatan Pontianak Tenggara 2025, di Hotel Mercure, Selasa (30/01).
Ani menilai, Kecamatan Pontianak Tenggara berpotensi menjadi pusat perekonomian. Berbagai kegiatan jasa, perkantoran, universitas sampai perdagangan ada di wilayah ini. Tetapi di balik potensi tersebut juga terdapat kekurangan. Untuk itu, ia berharap agar Musrenbang dapat menghasilkan peta permasalahan serta solusi jangka panjang.
“Musrenbang ini salah satu model perencanaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Saya harap RT, RW, Lurah sampai Camat dapat identifikasi potensi dan permasalahan di wilayah Pontianak Tenggara,” sebut Ani.
Beberapa isu strategis dapat ditemukan di Pontianak Tenggara. Ani menyampaikan, mulai dari genangan, pencegahan kebakaran lahan, kemacetan, kawasan kumuh sampai ketertiban masih memerlukan perhatian lebih. Keberhasilan pembangunan, menurut Ani, juga harus diiringi penyelesaian terhadap persoalan di sekitar pembangunan. Berbicara tentang keberhasilan, awal tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerima berbagai torehan. Seperti angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menyentuh nilai 81,60.
“IPM kita melampaui rata-rata nasional, menggambarkan pembangunan kualitas hidup manusia di Kota Pontianak berjalan amat baik,” imbuhnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak Satarudin berharap, setiap usulan program di tingkat kelurahan maupun kecamatan dapat direkap dengan rapi. Khusus untuk kawasan Pontianak Tenggara, ia mengatakan minimnya Sekolah Menengah Atas sederajat milik negeri.
“Tetapi perlu kita pikirkan juga bersama jika membangun SMA Negeri, bagaimana dengan SMA swasta di sekitar,” sambungnya.
Satarudin ikut menaruh perhatian pada persoalan stunting. Persoalan stunting, lanjutnya, memerlukan aksi cepat di lapangan. Sebagaimana yang telah dilakukan Pemkot Pontianak di awal tahun. Kuncinya ada di validasi dan pembaharuan data secara real time. Satar mengajak OPD untuk memberdayakan anak-anak muda dalam penyelenggaraan inovasi di wilayah. Dirinya yakin, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dapat berkembang dengan kreativitas anak muda Pontianak.
“Kami harap dinas terkait tidak ada lagi ego sektoral untuk mengatasi stunting. Semua bahu-membahu mengambil peran mempercepat penurunan stunting. Turunkan anak muda, manfaatkan teknologi,” ungkapnya. (kominfo/prokopim)
Oleh: Gema Mahardhika