Kubu Raya, Kalbar – Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, laporan pemeriksaan kinerja atas penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman merupakan bagian dari kinerja untuk pelayanan air bersih. Begitu juga sanitasi standarnya yang harus dikejar, karena sudah menggunakan sistem data berdasarkan nama dan alamat berbasis geoportal.
“Jadi, itu akan lebih efektif untuk memperkuat apa yang sudah direkomendasikan, memperkuat apa proses-proses yang memperkuat kualitas, baik itu sebarannya, baik dengan hal-hal yang menyangkut upaya untuk membuat sistem pengelolaan air bersih,” ungkap Muda Mahendrawan usai menerima laporan pemeriksaan kinerja atas penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, Selasa (10/1), di Kantor Perwakilan BPK RI Kalbar.
Dia menambahkan, sanitasi tersebut punya kualitas dan mutu yang lebih bisa memperkuat. “Jadi, tantangannya tidak mudah. Apalagi sebarannya menyeluruh. Insya Allah yang sudah ada sekarang di PDAM, Perumda kita sudah kategori sehat dan sudah baik tinggal memperluas terus menerus aksesnya,” kata Muda.
Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar), Wahyu Priyono, mengatakan diserahkannya LHP kinerja, seperti di provinsi, upaya pencegahan korupsi, sementara di Kubu Raya terkait kinerja pengadaan air bersih. Sedangkan di Kayong Utara terkait bantuan langsung tunai desa.
“Di Provinsi memang ada beberapa subbidang yang harus dilakukan. Intinya secara umum sudah dilaksanakan, namun masih ada catatan-catatan atau perbaikan-perbaikan oleh provinsi terkait jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa. Kemudian terkait kepegawaian di BKD dan BKN masih berbeda. Jadi perlu perbaikan sistem atau mekanisme kerja,” katanya.
Dia menambahkan, untuk di Kubu Raya, harus meningkatkan pengadaan air bersih. Karena saat ini belum dipenuhi sesuai kriteria yang diinginkan pemerintah pusat.
