• Selasa, 16 April 2024. Jam: 05:19

Pj. Sekda M.Bari Optimis Tingkatkan Pelayanan Publik Di Kalimantan Barat

Pontianak, Kalbar – Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos, M.Si,  mewakili Penjabat Gubernur Kalimantan Barat menghadiri acara Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 serta Penyerahan Penghargaan Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar di Aula Garuda Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Selasa (20/02).

Sosialisasi PEKPPP dan Penyerahan Penghargaan Pelayanan Publik 2024 merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Kalimantan Barat terus bergerak maju menuju pelayanan publik yang prima dan berkualitas.

Pada kesempatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat,  mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mendapatkan Penghargaan pengelolaan SAKIP ada hari ini.

“Semoga kedepannya lebih baik lagi, terutama untuk SAKIP-nya Kalimantan Barat secara keseluruhan”, ucapnya.

Penjabat Sekda Provinsi Kalbar, menjelaskan bahwa upaya Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kalimantan Barat menjadi perhatian serius Pemprov. Kalbar dengan melakukan Pembinaan dan Pendampingan serta Pengawasan terhadap  Penyelenggaraan Pelayanan Publik, tidak hanya Unit kerja untuk sampel penilaian tetapi juga seluruh unit kerja dilingkungan Pemprov. Kalbar maupun Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat. 

“Hal tersebut dilakukan karena hakikatnya seluruh unit kerja yang berada di Pemerintahan Daerah dibentuk untuk memberikan pelayanan,  baik itu Pelayanan Publik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang berupa Pelayanan Administratif, Jasa maupun Barang, dengan harapan agar pelayanan publik yang diberikan dapat mudah, murah, cepat dan berkualitas”. Ungkap Penjabat Sekda Provinsi Kalbar.

Lebih lanjut dirinya menuturkan bahwa dengan Pelayanan Publik yang Mudah, Murah dan Cepat dan berkualitas tersebut akan memberikan wujud nyata kehadiran Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Kemudian Pria kelahiran Pontianak ini mengungkapkan bahwa dari hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang oleh Kementerian PAN-RB RI pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada Peringkat Tujuh Nasional, dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,32 dengan Kategori sangat baik atau di lever A minus, sedangkan Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat terdapat Tiga Kabupaten/Kota dengan Kategori  Sangat Baik, atau A Minus, dan Tiga Kabupaten / Kota berada pada Kategori Baik atau D, serta Delapan  Kabupaten Lainnya Perlu meningkatkan capaiannya.

“Dengan capaian tersebut maka Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Barat berada pada nilai 3,86 dengan Kategori Baik, Semoga ditahun depan bisa lebih meningkat dan mendapat Nilai A”, harapnya.

Kemudian, ia juga menjelaskan tentang Capaian Kepatuhan Standar yang dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2023,  Provinsi Kalimantan Barat berada pada 10 Besar Nasional dengan Nilai 90,30 pada Zona Hijau Kategori A atau Kualitas Tertinggi, sedangkan untuk Kabupaten / Kota se- Kalbar terdapat Satu Kota yaitu Kota Pontianak yang berada pada Zona Hijau Kualitas Tertinggi atau A, dan ada 9 Kabupaten / Kota yang berada pada Zona Hijau dengan Kualitas Tinggi Kategori D dengan demikian masih terdapat Empat Kabupaten yang perlu meningkatkan capaiannya.

“Dari Capaian tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan rata-rata Nilai Kepatuhan memperoleh nilai 85,48 dengan Zona Hijau Kualitas Tinggi atau D. Kemudian Pemprov Kalbar juga telah menyiapkan beberapa transformasi Pelayanan Publik dengan Pelayanan Digital yang terintegrasi dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang ramah pada kelompok rentan, meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Pelayanan, dan Pembentukan Mall Pelayanan Publik yang sudah terbentuk di 8 Kabupaten / Kota. Dengan berbagai capaian tersebut diharapkan Pelayanan Publik akan semakin baik dan berdampak akan meningkatkan investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat”, terangnya.

Diakhir arahannya Penjabat Sekda Provinsi Kalbar mengucapkan terima kasih dan Penghargaan yang tinggi atas Penyelenggaraan Sosialisasi yang diinisiasi oleh Kementerian PAN -RB RI, Semoga Sosialisasi (PEKPPP) ini dapat menjadi wahana dalam mempercepat terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas di Kalimantan Barat.

Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Provinsi Kalbar itu  meminta Seluruh Perangkat Daerah maupun Unit Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat tidak hanya mengejar nilai semata tetapi juga harus diiringi komitmen dengan kualitas Pelayanan Publik terbaik bagi masyarakat, sedang untuk Penerima Penghargaan Saya ucapkan Selamat atas Pencapaian serta menyampaikan harapan untuk tidak menurunkan kualitasnya tetapi harus lebih ditingkatkan lagi dan menjadi contoh yang baik bagi yang lain. 

Pada acara tersebut juga diberikan Penghargaan dari Kementerian PAN RB RI dan dari Ombudsman RI  kepada beberapa OPD dan Unit Kerja Pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan juga diberikan Penghargaan kepada Beberapa Pemerintah Kabupaten / Kota se- Kalimantan Barat dengan Kategori Penghargaan Unit Locus Evaluasi yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Sangat Baik dari Kementerian PAN- RB RI, dan Kategori Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik pada zona Hijau dari Ombudsman RI, serta Penghargaan Kategori Pelayanan Sarana dan Prasara pada kelompok Rentan.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Asisten Deputi Perumusan Sistem dan  Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PAN RB RI, Muhammad Yusuf Kurniawan, S.H., M.Si, Kepala Perwakilan Ombudsman  Kalimantan Barat, Ibu Tariyah, Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi  Kalimantan Barat, Drs. H. Alfian Salam, M.Si, Para Asisten Administrasi Se- Kalimantan Barat, Para Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat,  dan Kepala Perangkat Daerah yang menjadi locus penilaian Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

 Oleh: (Nizar Prima Ramadan, S.STP)

Read Previous

Pengharmonisasian Perda Dan Perkada Harus Selaras Dengan Produk Hukum Setiap Daerah

Read Next

Pj. Gubernur Harisson Buka Agenda Aksi Sosial Donor Darah