Sintang, Kalbar – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh mengadu ke Presiden RI, Joko Widodo karena 428 tenaga kesehatan yang merupakan honor daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tidak bisa ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2022.
“428 tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang tidak bisa ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2022 ini, saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dr Harysinto Linoh sudah mengadukan langsung ke Presiden Joko Widodo dengan mengirim Direct Messege (DM),” kata dia, Selasa (11/11).
Ia berharap agar ada solusi terkait permasalahan tersebut. Mengingat tenaga kesehatan yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K tersebut sudah bertugas sebagai honorer sangat lama. Bahkan ada yang sudah mengabdi selama 10-15 tahun.
“Ya salah satu usaha saya adalah mengirimkan pesan lewat Instagram Pak Presiden. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa tahu persoalan yang ada di daerah, khususnya di Kabupaten Sintang. Karena ini merupakan persoalan nasional,” kata Harysinto.
Selain itu, kata Harysinto, agar ada solusi pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. “Jadi kita lakukan semua cara lah supaya seluruh tenaga kontrak daerah atau tenaga kesehatan non ASN bisa mengikuti seleksi P3K,” ujarnya.
“Makanya, jangankan DM Pak Presiden, siapa saja yang bisa membantu tetap saya kirimkan pesan serupa. Supaya mereka tetap memperhatikan. Selama tiga hari berturut-turut, saya sudah tiga kali mengirim DM ke Pak Presiden agar masalah ini diperhatikan. Kedepan saya akan tetap lanjut kirim DM. Mudah-mudahan tim komunikasi digital Pak Presiden menyampaikan ke Pak Presiden,” harapnya lagi.
Sebelumnya, berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) yang dikirimkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebanyak 1.223 tenaga kesehatan. Kemudian dari pusat mengirim kembali data yang sudah diverifikasi, ternyata hanya berjumlah 833 orang. Akibatnya ratusan orang tenaga kesehatan tak bisa mengikuti seleksi P3K.
